Pedoman Media Siber

Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan/atau dipublikasikan oleh pengguna, antara lain komentar atau kiriman pembaca.

Pada prinsipnya setiap informasi diverifikasi sebelum dipublikasikan. Informasi yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Kami berupaya menyajikan sumber data resmi (seperti Kementerian Dalam Negeri dan PT Pos Indonesia) untuk informasi kode pos dan wilayah.

Kami menghormati partisipasi pembaca. Isi buatan pengguna yang melanggar hukum, mengandung kebohongan, fitnah, ujaran kebencian, pornografi, atau hal lain yang bertentangan dengan peraturan, dapat kami sunting atau hapus. Pembaca dapat melaporkan konten bermasalah melalui halaman Kontak.

Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan yang berlaku. Koreksi atau ralat dilakukan secepat mungkin disertai waktu pemuatan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atau hak jawab melalui halaman Kontak, dan kami akan menindaklanjuti sesuai ketentuan.

Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan. Pencabutan wajib disertai alasan dan diumumkan kepada publik.

Kami membedakan dengan tegas antara konten redaksi dan konten iklan/berbayar. Setiap konten berbayar atau iklan ditandai dengan jelas sehingga pembaca dapat membedakannya dari konten editorial.

Kami menghormati hak cipta. Konten yang kami publikasikan diupayakan orisinal atau digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Bila Anda menemukan dugaan pelanggaran hak cipta atas konten di situs ini, silakan menghubungi kami untuk ditindaklanjuti.

Penyelesaian sengketa atas pemberitaan media siber diupayakan terlebih dahulu secara musyawarah. Pedoman ini dapat diperbarui sewaktu-waktu mengikuti perkembangan peraturan dan praktik jurnalistik yang berlaku di Indonesia.